Halo, kawan InspiraLaw!
Indonesia memiliki beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Nah, apakah kamu tahu? bagaimana penyelesaian atas konflik antar peraturan perundang-undangan tersebut? ketiga asas ini yang perlu kamu ketahui, terlebih kamu sebagai mahasiswa fakultas hukum!
Lex Superior Derogat Legi Inferior
Aturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Hal ini berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Contoh penerapan dari asas ini adalah semua peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena secara hierarkis undang-undang berada di atas peraturan daerah sehingga apabila ada konflik antarkeduanya maka undang-undang yang akan dipilih.
Lex Specialis Derogat Legi Generalis
Aturan hukum yang lebih khusus mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum, contohnya adalah sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dikenakan ketentuan yang tercantum pada KUHP, yakni undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana secara umum. Namun, setelah adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana korupsi secara khusus, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-lah yang berlaku. Asas ini hanya berlaku pada tingkat undang-undang yang setara secara hierarkis.
Lex Posteriori Derogat Legi Priori
Aturan hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum yang lama, bersifat mencabut dan/atau menambahkan hukum materiil yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Contoh penerapan dari asas ini adalah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 mengenyampingkan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah. Asas ini hanya berlaku pada tingkat undang-undang yang setara secara hierarkis.
